PERANAN DAN KONTRIBUSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

Suyito Suyito, Wayu Eko Yudiatmaja, Norizan Abdul Ghani

Abstract

ABSTRACT

Studi ini  tentang tentang peranan dan kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi di kota Tanjungpinang. Kehadiran lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu keinginan masyarakat agar turut serta di dalam mengawal proses pembangunan di daerah khususnya. Masyarakat mulai kritis dalam menyuarakan kepentingannya dalam menampilkan wacana tanding terhadap segala macam kebijakan Negara. Pertumbuhan LSM di dalam Negara transisi demokrasi seperti Indonesia memang diperlukan agar proses pembangunan bisa dikawal dan di control sehingga bisa meminimalisasikan terjadinya korupsi didalam setiap pembangunan. Walaupun usaha itu para pegiat LSM juga mengalami hambatan dalam proses internal dengan tidak komitmennya mereka dalam menjalankan fungsinya akibat intervensi atau kolaborasi dengan pihak penguasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika dan peranan LSM dalam agenda pemberantasan korupsi di kota Tanjungpinang. Kemudian menganalisa dimensi ekonomi politik kasus korupsi yang di advokasi oleh LSM di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini Tidak semua LSM di Kepulauan Riau khususnya yang bergerak di bidang anti korupsi benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Peran dan Kontribusi LSM di Kepulauan Riau dalam memberantas korupsi masih  minim, karena masih banyak pihak-pihak yang menunggangi LSM tersebut. Dari hasil tersebut juga membantah teori yang mengatakan LSM telah berperan penting dalam memberantas korupsi oleh penelitian sebelumnya.

Key Word: Peranan dan kontribusi LSM, Pemberantasan korupsi.

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Achwan, R., & Ganie-Rochman, M. (2009). Civic organisations and governance reform in indonesian cities. Asian Journal of Social Science, 37(5), 799–820.

Kurniadi, B. D. (2009). Anti-corruption rollback: the recent phenomenon of anti-corruption stagnation in Indonesia . Paper presented at executive corruption and anti-corruption class at Canberra October 2009, pp. 1–9.

Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in indonesia: an obituary? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 47(3), 381–394.

Jordan, L., & Tuijl, P. Van. (2009).akuntabilitas LSM “Politik, Prinsip dan Inovasi. LP3ES. Jakarta. Hal 3.

Milen, A., & Jogja, P. (n.d.). Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

Nugroho, Y. (2009). Indonesian CSO network: instrumentum or locus of power? Paper presented at CRASSH conferense, 26-28 March 2009.

Setiyono, B. (2010). Making a new democracy work: the role of civil society Organisations (CSOs) in combating corruption during democratic transition in Indonesia. Ph.D Thesis in Curtin University of Technology.

Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). Civil society organisations’ contribution to the anti-corruption movement in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 46(3), 347–370.

Yin, R. K. 2003. Case study research: design and methods, third edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Refbacks

  • There are currently no refbacks.